Siapapun pemenangnya rakyat tetap kalah. Legislatif pun hanya segelintir orang yang hanya bertukar dan bertawar jabatan akibat kerja siluman yang tersembunyi. Mereka berkonspirasi, seperti dalam teori panggung sandiwara.
Pemilu hanya pergantian orang-orang berkuasa namun tak menjadikan rakyat sebagai sasaran utama untuk memberikan kepastian hidup. Kekuatan rakyat adalah menjadikan ia sadar bahwa perubahan tak semestinya selalu berpangku tangan pada kekuasaan dan pemerintah.
Meskipun masyarakat tak pernah tersentuh oleh pendidikan dan edukasi politik, tetapi dengan deretan kebijakan dan fenomena politik di atas menjadikan kita akan lebih kritis dalam menelaah setiap pemimpin yang datang untuk mencari suara dan simpati rakyat.
Sudah saatnya masyarakat lebih vokal lagi, tidak bisa hanya mengandalkan legislatif saja, apalagi membiarkan pemerintah bekerja tanpa kontrol sosial. Kita butuh sarana dan instrumen untuk terus memperkuat kekuatan “Social Sociaty”.
Pemikiran maju menjadi sarana utama dalam memberikan saluran politik, pemilu, dan demokrasi agar semakin baik. Sehingga dalam prosesnya, kita generasi muda harus proaktif berkontribusi dan memberi yang terbaik melalui ide dan gagasan demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Peluang dan kesempatan generasi muda harus kita manfaatkan sebagai cikal bakal melahirkan kepemimpinan yang ideal seperti yang kita harapkan bersama. Diskusi tentang kepemimpinan, politik, pemilu dan demokrasi harus terus berkelanjutan bukan hanya pada saat momentum.
Karena dalam masalah daerah yang semakin kompleks, sangat dibutuhkan kepeloporan pemimpin yang ideal, visioner, kaya akan ide, gagasan, dan bisa bekerja nyata di tengah-tengah masyarakat, menjawab segala kemerosotan yang ada.
Kriteria pemimpin yang ideal harus mampu memberikan keyakinan perubahan yang fundamental, kewenangan strategis dalam menjawab dan mengakselerasi kepentingan masyarakat karena sejatinya politik adalah panggilan nurani untuk mengabdi pada masyarakat.
Krisis Legitimasi Atas Amanah Rakyat
Kepercayaan publik terhadap partai politik hari ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Di tengah demokrasi yang proseduralnya berjalan, fungsi representasi justru kian melemah.
Partai sering hadir sebagai mesin elektoral, tetapi absen sebagai ruang artikulasi kepentingan rakyat. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan partai politik yang terbuka, beretika, dan relevan dengan perubahan zaman menjadi semakin mendesak.
Sebagai partai dengan keberpihakan pada nilai progresivitas, dan politik bersih. Namun, perkembangan sosial-politik yang semakin kompleks menjadikan persoalan rakyat juga semakin banyak.
Transformasi menuju partai yang lebih progresif dan terbuka bukanlah pengingkaran jati diri, melainkan pendalaman ideologis dan perluasan basis sosial untuk menjawab tuntutan demokrasi modern.
Dalam perspektif teori partai modern, partai yang mampu bertahan adalah partai yang adaptif tanpa kehilangan orientasi nilai. Oleh karena itu, partai tak meluluh hanya soal ideologi praksis, tetapi juga keyakinan bahwa demokrasi harus dibangun di atas keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi luas warga masyarakat serta ada harapan tentang kesejahteraan dan pembangunan yang berkesinambungan.
Keterbukaan ini bukan sekadar slogan, melainkan sistem kerja politik yang menolak praktik eksklusif, oligarkis, dan tertutup. Harusnya partai sekarang menempatkan diri sebagai partai modern yang hidup di tengah masyarakat, sejalan dengan menguatnya peran masyarakat sipil dan perkembangan demokrasi digital.
Partai tidak lagi boleh menjadi menara gading elite, melainkan simpul jaringan sosial yang aktif mendengar dan merespons aspirasi publik.
Dalam demokrasi yang sehat, hubungan partai politik dan masyarakat sipil bersifat saling menguatkan. Organisasi kemasyarakatan, komunitas, akademisi, dan aktivis sosial merupakan sumber nilai sekaligus kontrol moral kekuasaan.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan demokrasi substantif, di mana demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat warga. Dengan sikap terbuka dan setara, dan terus berupaya membangun simpati lintas golongan tanpa mengorbankan prinsip ideologisnya.
Dalam konteks politik Indonesia yang kerap terpolarisasi antara politik identitas dan pragmatisme kekuasaan, partai harusnya menawarkan diri sebagai jalan tengah. Bukan netral tanpa sikap, melainkan moderat secara ideologis dan tegas dalam nilai. Sebagai Partai harusnya juga lebih responsif terhadap isu-isu kebangsaan yang sensitive pada keberagaman dan negara, keadilan sosial, serta persatuan nasional tanpa terjebak pada ekstremisme politik.
Keberpihakan pada rakyat diwujudkan melalui sikap tegas terhadap hak-hak rakyat yang termarjinalkan, pembelaan kelompok rentan, serta dorongan pada kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.
Dinamika Elit dan Kontroversial Parpol di Tengah Persoalan Rakyat Sultra
