Ini sangat miris, dan menjadi tolak ukur bahwa ke depan masyarakat harus bisa menyeleksi partai politik yang hanya sibuk dengan dinamika internal tanpa berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menuju “Daulat Rakyat”, Bukan “Daulat Partai”
Menutup pandangannya, ia menegaskan bahwa di tengah krisis kepercayaan publik, politisi dituntut untuk lebih memprioritaskan “daulat rakyat” dibandingkan kepentingan partai politik. Partai seharusnya hanyalah kendaraan untuk memperjuangkan aspirasi, bukan tujuan akhir yang membatasi ruang gerak pengabdian atau pun terkontaminasi pada kepentingan sesaat.
Penulis berharap, pemimpin di Sulawesi Tenggara ke depan adalah sosok yang transformatif dan kolaboratif. Mampu bersinergi dengan pemerintah daerah (Forkopimda) tanpa mengorbankan integritas, kredibilitas ataupun keinginan untuk berbuat yang terbaik pada masyarakat.
Politisi harus menang di hati rakyat melalui dedikasi dan rekam jejak, terobosan, program dan aspirasi yang di perjuangkan. Sebab pada akhirnya, kepercayaan adalah barang mewah yang tidak bisa dibeli, melainkan harus diperjuangkan dengan kejujuran dan kerja keras.
Lelucon Partai di Tengah Krisis Legitimasi Elit Politik
Meskipun masih lama pemilihan kepala daerah, tetapi hiruk-pikuk dan euforia sudah banyak menghiasi jagat maya.
Tentu dengan keriuhan demokrasi, politik, dan pemilu seakan sudah cukup membebani hati serta menguras akal sehat. Tidak ada pesan positif dari dinamika itu, atau pun edukasi politik yang memberikan pencerahan kepada publik.
Di sisi lain, gaya pemimpin dan pejabat kita hanya memikirkan pergantian dan siklus kepemimpinan mereka selanjutnya.
Dinamika Elit dan Kontroversial Parpol di Tengah Persoalan Rakyat Sultra
