Pertama, Membuka dokumen data dan skema perhitungan harga BBM ke hadapan publik secara transparan.
Kedua, Menambah pengawasan ketat dan kuota cadangan Pertalite di Sultra guna mengantisipasi kelangkaan akibat migrasi konsumen Pertamax.
Ketiga, Menggelar forum dialog terbuka yang melibatkan mahasiswa, Akademisi, pelaku UMKM, dan perwakilan nelayan sebelum mengambil kebijakan lanjutan yang strategis.
Keempat, Merumuskan skema dan kebijakan harga khusus untuk wilayah kepulauan di Sultra, guna mengantisipasi disparitas ekonomi dan lonjakan harga bahan pokok akibat mahalnya ongkos angkut laut.
Menutup pernyataannya, BADKO HMI MPO SULTRA menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak anti terhadap penyesuaian ekonomi global, sejauh prosesnya dilakukan secara adil, rasional, dan melibatkan partisipasi publik. Mereka menolak keras segala bentuk kebijakan yang diputus secara sepihak dan minim mitigasi risiko di lapangan. (Ak)
