JPKP juga meminta agar aspek kualitas makanan, keamanan pangan, kecukupan tenaga kerja serta ketepatan waktu distribusi menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
“Jangan sampai peningkatan jumlah penerima manfaat justru berdampak pada kualitas pelayanan. Semua harus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
