Bahkan disebutkan bahwa pasar pribadi diduga tidak memiliki izin operasional pasar sebagaimana mestinya.
Jika benar demikian, maka pemerintah daerah harus hadir menegakkan aturan.
Pemda Butur tidak boleh membiarkan polemik ini terus berkepanjangan.
Sebab persoalan ini bukan lagi sekadar konflik antara dua pasar, tetapi menyangkut legalitas, ketertiban umum dan hak ekonomi masyarakat desa.
Akhir dari polemik Pasar Kalibu sejatinya sederhana, pasar harus kembali kepada masyarakat.
Dan ketika masyarakat sudah memilih pasar desa resmi yang dikelola secara terbuka melalui BUMDes, maka pemerintah tinggal memastikan aturan ditegakkan demi kepentingan bersama.
