“Kulisusu Utara bukan satu-satunya wilayah yang memiliki nelayan. Kami di Bonegunu juga punya potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan ratusan nelayan lokal,” tegasnya.
Azhar juga meminta agar persoalan dugaan pelanggaran aktivitas kapal pelingkar diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia tidak ingin masyarakat Bonegunu justru menanggung dampak dari persoalan yang diduga dilakukan oleh pihak dari luar daerah.
Menurutnya, jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal maupun Anak Buah Kapal (ABK), maka persoalan tersebut harus diproses sesuai aturan, bukan dengan memindahkan persoalan kepada keberadaan Pelabuhan Buranga.
“Kami akan pertahankan Pelabuhan Buranga yang statusnya sudah masuk dalam wilayah nasional,” katanya.
La Ntaru juga menyatakan akan mendorong Bupati Buton Utara agar tidak membiarkan Pelabuhan Buranga diubah atau dialihfungsikan hanya karena adanya kepentingan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas kapal pelingkar.
“Jangan karena kesalahan ABK kapal pelingkar yang asal-usulnya dari luar daerah hanya karena ada kepentingan pribadi yang diduga melanggar hukum kami dari Bonegunu mau dijadikan korban. Kami juga bagian dari Buton Utara, bukan anak tiri,” ungkapnya.
