UTARAKLIK.COM, BUTUR – Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Danantara Indonesia yang melaksanakan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Karawang, Jawa Barat, memicu gelombang protes dari masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kepulauan Buton.
Salah satu dari 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut mencakup pembangunan ekosistem dan fasilitas pengolahan Aspal Buton. Namun, rencana penempatan fasilitas di luar daerah asal sumber daya itu dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
Penolakan datang dari berbagai elemen, mulai dari tokoh adat, akademisi, mahasiswa, hingga pelaku industri lokal. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan peluang ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat di daerah penghasil.
Tokoh adat Kulisusu Kapitano Lipu Kerajaan Kulisusu Kab Buton Utara, Laode Herman Iskandar menegaskan bahwa pembangunan fasilitas hilirisasi di Karawang justru berisiko mematikan ekonomi lokal di Buton.
“Kami mendukung hilirisasi tapi menolak keras pengolahan Aspal Buton dilakukan di Karawang. Itu adalah kekayaan alam kami. Jika hilirisasi dilakukan di Jawa, Buton hanya akan mendapatkan dampak lingkungan dari pertambangan tanpa merasakan nilai tambah ekonomi dari industri pengolahannya,” tegasnya.
