Menurutnya, semangat hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah seharusnya diwujudkan melalui pembangunan industri di sekitar lokasi tambang (on-site).
Dengan demikian, manfaat ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan efek berganda dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Ia juga menilai bahwa jika proyek tetap berjalan di Karawang, Kepulauan Buton hanya akan menjadi penonton di tengah besarnya potensi cadangan aspal yang mencapai puluhan juta ton.
Kata Herman, desakan masyarakat akan terus menguat dan membesar seperti bola salju agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut dan memindahkan pusat hilirisasi ke wilayah Kepulauan Buton.
“Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara”, tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, gelombang penolakan terhadap pembangunan pabrik Aspal Buton di Karawang terus bergulir di berbagai wilayah Kepulauan Buton.
Warga juga mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta para wakil rakyat di tingkat pusat untuk segera mengambil sikap tegas dalam membela kepentingan daerah. (Jh)
