Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang objektif dalam menyikapi polemik tersebut. Apabila terdapat pihak yang diduga melanggar aturan, penanganannya harus diarahkan kepada pihak yang bersangkutan.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan diproses sesuai aturan. Jangan kemudian masyarakat Bonegunu yang menjadi korban,” ujarnya.
Azhar menegaskan masyarakat Bonegunu akan mempertahankan keberadaan Pelabuhan Buranga apabila terdapat upaya yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat setempat.
“Barang siapa yang mau mengobrak-abrik infrastruktur yang sudah masuk dalam skala nasional dan ditetapkan berdasarkan hukum, kami siap melawan,” tutupnya. (Aw)
