Lebih lanjut, ia mendesak aparat penegak hukum serta inspektorat daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengangkatan dan mutasi kepala sekolah tersebut.
“Ini menyangkut integritas pemerintahan daerah. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk ke depan. Kami meminta transparansi serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Asman, juga secara terbuka meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Utara, Muhammad Hardhy Muslim untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait polemik tersebut.
Dia menegaskan pentingnya transparansi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Sekda harus segera menjelaskan secara terbuka kepada publik, apakah benar dalam proses pengangkatan dan mutasi kepala sekolah ini tidak dilibatkan, atau justru sebenarnya dilibatkan. Ini penting untuk meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kejelasan sikap dan pernyataan resmi dari Sekda akan menjadi kunci dalam mengungkap apakah benar telah terjadi pelanggaran prosedur atau hanya kesalahpahaman administratif.
