Menanggapi hal ini, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Buton Utara, Laode Yus Asman, melontarkan kritik keras.
Ia menilai, jika benar Sekda tidak dilibatkan, maka hal tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap sistem birokrasi dan aturan pemerintahan yang berlaku.
“Proses pengangkatan kepala sekolah tidak boleh dijalankan secara tertutup atau mengabaikan mekanisme resmi. Jika Sekda tidak dilibatkan, patut diduga ada sesuatu yang disembunyikan. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi bisa masuk kategori pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran BKPSDM yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem kepegawaian, namun justru terseret dalam dugaan praktik yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“BKPSDM adalah lembaga teknis, bukan alat untuk melegalkan proses yang cacat prosedur. Jika benar terjadi manipulasi dokumen, maka harus diusut tuntas. Jangan sampai jabatan kepala sekolah dijadikan komoditas yang diatur di balik meja,” tambahnya.
