Bapak Presiden Yang saya Muliakan,
Dalam keadaaan seperti yang saya jelaskan diatas, mengapa pemerintah justru membangun fasilitas baru di Karawang daripada memperkuat industri di lokasi sumber daya di Buton?
Kami, generasi Buton, sangat mendukung visi Bapak untuk membawa Indonesia mandiri melalui hilirisasi. Namun, hilirisasi tanpa keadilan bagi daerah penghasil adalah eksploitasi. Kami khawatir, jika kebijakan ini tetap dipaksakan, akan muncul mosi tidak percaya dan penolakan masif dari masyarakat di daerah tambang karena merasa hak ekonominya dirampas.
Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini, saya memohon kepada Bapak Presiden untuk meninjau kembali keputusan Danantara terkait lokasi pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang Jawa Barat. Dan sangat berharap kiranya dapat Mengembalikan pusat industri pengolahan aspal (full extraction) ke Pulau Buton atau di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana komitmen awal pemerintah pusat. Dan perlu diketahui bahwa atas dukungan dan Bantuan Fasilitasi Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 telah ada RDTR Kawasan Industri Pertambangan Lasalimu Kab Buton untuk mendukung Rencana Kebijakan Hilirisasi Aspal Buton di Wilayah Kabupaten Buton, dan RDTR tersebut telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Buton.
