“Hasil pemeriksaan BPK sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Sultra sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta menjadi cermin untuk melihat sejauh mana kualitas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik yang telah dilaksanakan,” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, lanjutnya, menerima seluruh rekomendasi BPK RI dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh catatan, koreksi, dan temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mempercepat tindak lanjut tersebut, Gubernur menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, serta seluruh kepala OPD terkait untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
“Jangan menunda-nunda. Lakukan koordinasi intensif dengan tim BPK RI agar perbaikan dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah harus berjalan seiring dengan perbaikan komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama.
