Problem ini perlu dijawab oleh DPRD khususnya Komisi I, problem SILTAP perangkat desa ini sebetulnya tidak akan berakhir pada pengrusakan dan penyegelan di kantor BKD Buton Utara jika DPRD tidak mengabaikan surat permintaan hearing dari APDESI Buton Utara.
Selain itu DPRD sebaiknya jangan mengelola isu, meskipun DPRD adalah perpanjangan tangan partai politik tetapi soal aspirasi harus ditempatkan secara adil karena rakyat tidak butuh kegaduhan rakyat butuh ketenangan.
“Oleh karenanya kami masyarakat berharap agar DPRD Buton Utara tidak tebang pilih dalam mengawal aspirasi masyarakat, karena tanggung jawab anggota DPRD tidak berlaku secara spesifik satu masaalah tetapi segala tantangan masyarakat Buton Utara menjadi tanggung jawab mutlak untuk dilaksanakan”, terangnya.
Di akhir pernyataannya, Julman berharap DPRD Buton Utara lebih fokus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya berharap DPRD Buton Utara berhenti mengelola isu karena ini bukan panggung politik. Lebih baik DPRD bersama pemerintah fokus pada upaya perbaikan ekonomi dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
