Fatriah juga meminta Dinas Pendidikan Butur untuk memberikan penjelasan terbuka jika memang ada aturan resmi terkait pemotongan tersebut.
“Kalau memang ada aturan yang mengatur pemotongan, Dinas Pendidikan harus menjelaskan secara terbuka. Sebaliknya, jika tidak ada dasar aturannya, wajib mengembalikan hak-hak guru yang telah di ‘Silet’” pungkasnya.
Disadur dari matabuton.com
Comment