Distribusi bantuan sosial yang berintegritas berarti menjamin bahwa semua proses seleksi dan pemberian bantuan dilakukan secara transparan. Pemerintah harus mengembangkan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan dana ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Laporan dan audit yang independen dapat membantu mencegah penyimpangan.
Masyarakat juga memegang peran penting dalam menjaga integritas bantuan sosial. Edukasi mengenai hak-hak penerima bantuan, serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan, dapat membantu menekan peluang terjadinya politisasi. Partisipasi aktif dari masyarakat, seperti melaporkan penyimpangan atau memantau distribusi bantuan, adalah langkah signifikan dalam memastikan bahwa bantuan sosial mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan.
Bantuan sosial seperti PKH dan program bedah rumah adalah bagian integral dari upaya negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Politisasi bantuan ini harus dihindari untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Karena dana yang digunakan berasal dari rakyat dan untuk rakyat, penggunaannya harus sepenuhnya berfokus pada kesejahteraan mereka yang membutuhkan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kesadaran dan pengawasan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan integritas dan efektivitas bantuan sosial tersebut.
Comment